Pemerintah perlu kuasai sumber energi di perbatasan

Jakarta  - Deputi Bidang Infrastruktur dan Logistik Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Sumaryanto Widayatin, menyatakan bahwa pemerintah perlu menguasai secara maksimal sumber energi yang ada di wilayah perbatasan.

Ia mengakui penguasaan sumber energi di wilayah perbatasan Indonesia sejauh ini belum maksimal dilakukan oleh pemerintah.

"Saya kira itu masih jadi tantangan. Ketahanan dan keamanan di perbatasan akan jadi lebih bagus bila penguasaan sumber energi itu dilaksanakan dan dikuasai secara maksimal," kata Sumaryanto usai seminar Penguasaan Sumber Daya di Wilayah Perbatasan NKRI Dalam Mendukung Dan Ketahanan Energi Menuju Kemandirian Bangsa di Gedung Medco Jakarta, Kamis.

Sumaryanto menyebutkan, sekarang Indonesia memiliki cadangan sumber energi seperti panas bumi yang sangat besar namun belum didayagunakan dengan baik dan masih memakai batubara.

"Kita punya cadangan panas bumi hampir 40 persen dari cadangan panas bumi dunia, tapi kita tidak daya gunakan itu. Kita masih memakai batubara. Padahal cadangan batubara cuma 3 persen dari cadangan batubara dunia," ungkap dia.

Persoalan bangsa ini, kata lulusan Institut Teknologi Bandung tahun 1974 itu, adalah bagaimana mempertahankan ketahanan dan kedaulatan energi yang dimiliki bangsa ini.

Masalah energi tidak hanya terisolasi dengan masalah ketersediaan saja, kemudian kepengusahaan, konsevasi juga dan daya beli masyarakat.

"Banyak kebijakan sektor lain yang tidak mendukung terjadinya ketahanan dan kedaulatan energi tadi," kata calon Ketua Ikatan Alumni ITB itu.

Salah satu contoh dari kebijakan yang tidak mendukung ketahanan dan kedaulatan energi itu adalah kebijakan transportasi. Kebijakan transportasi memberikan subsidi kepada truckers yang merusak jalan adalah sesuatu yang dianggap sebagai sinyal yang keliru.

"Kebijakan transportasi itu adalah semakin truckers merusak jalan tapi semakin disubsidi. Seharusnya, begitu dia ngisi bensin, bagaimana cara kita agar truckers itu membayar kerusakan jalan. Di dunia manapun sudah diterapkan road user concept, what you use, what you pay. Kalau memakai jalan, ya harus bayar kerusakan jalan. Tapi di sini (Indonesia) terbalik. Subsidi listrik hampir Rp50 triliun,  tapi subsidi transportasi hampir Rp100 triliun, itu kan gak benar," ujar Sumaryanto.

Ia juga menyebutkan, masalah konservasi air, recylce water harus diterapkan. Begitu juga dengan green building concept juga harus diterapkan, sehingga pemakaian energinya jadi lebih efisien

"Misalnya,  potensi listrik pembangkit air, yang katanya sudah ada sebanyak 73 ribu MW, tapi baru dipakai 6 persen dan itu keliru," pungkas Sumaryanto.

Sumber : AntaraNews

Tweet